BBM Turun; Kosong Melompong

Sejak pemerintahan SBY mengumumkan menurunkan harga BBM (Premium) dari Rp. 6000,- menjadi Rp. 5500,- membuat sejarah baru di republik ini. Karena memang selama ini belum pernah dalam sejarah Indonesia, harga BBM turun. Penurunan harga BBM ini seiring dengan terus merosotnya harga minyak di pasar dunia. Bahkan jika kita mengikuti penurunan harga minyak dunia, maka penurunan harga Rp. 500,- itu belum lah seberapa. Tetapi langkah SBY ini mesti kita beri apresiasi positif. Apapun motifnya, apakah ini sebagai upaya memperbaiki citra menjelang PEMILU 2009 yang sudah didepan mata?. Semua bisa saja dikaitan, tetapi harga telah turun. Tak heran penurunan harga BBM ini digunakan oleh Partai Demokrat sebagai salah satu isu dalam kampanye Partai pendukung SBY ini (SBY tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat).

Sayangnya, penurunan harga BBM ini tidak diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam menjamin ketersediaan premium. Beberapa hari ini, saya kelimpungan mencari BBM Premium, karena beberapa SPBU yang saya datangi tidak memiliki BBM Premium alias kosong melompong. Terhitung sejak tanggal 1 Desember (efektif harga premium 5500) SPBU yang dekat rumah saya hanya dalam 2 hari memiliki stock premium. Demikian pula dengan SPBU yang ada di Bintaro, kekosongan BBM premium juga terjadi. Ketika saya coba tanya kepada petugas SPBU nya, mereka juga bingung..... akhirnya saya menggunakan pertamax sebagai alternatif dengan konsekuensi harganya jauh diatas premium.

Beberapa teman saya didaerah lain juga menyampaikan kekosongan premium di daerah mereka. yah...kita hanya bisa mengeluh...sementara Partai Demokrat dan SBY telah "menjual" isu penurunan harga BBM Premium sebagai langkah keberhasilan pemerintah....walah... ini memang edan...boleh saja SBY mengklaim bahwa dia berhasil menurunkan harga BBM, namun jika persediaanya kosong melompong....apalah artinya.....

Apalagi jika kita mau hitung harga penurunan harga minyak dipasar dunia tidak sebanding dengan penurunan harga yang dilakukan oleh SBY. Bukan kah harga minya dunia sekarang persis sama dengan harga minyak pada tahun 2000? artinya jika pakai logika sederhana mestinya harga premium, solar dan minyak tanah harus sama dengan harga pada tahun 2000. Jika mau hitungan-hitungan detail tentu kita siap berdebat dan berdiskusi sesuai dengan alat dan metodologi yang kita gunakan...

Jika kondisi kekosongan dan klaim keberhasilan (SBY dan Partai Demokrat) terus berlanjut, maka semakin nyata bahwa pemerintahan ini tidak serius menurunkan harga BBM. penurunan ini hanya untuk kepentingan Politik jelang PEMILU 2009 sebagai pelengkap setelah besan SBY ditangkap KPK. Maka lengkaplah sudah bahwa pemerintahan ini "pandai bermain muka".

wallahu'alam

Berantas Korupsi, Benahi Birokrasi

Oleh Mahmuddin Muslim

PadangKini.com; Jumat, 21/11/2008, 20:08 WIB

MENDENGAR kata birokrasi maka istilah ini akan selalu diidentikkan dengan ketidakefesienan. Lumrah saja, karena selama ini birokrasi di Indonesia merupakan alat kekuasaan (Bureaucratic Polity), bahkan sudah menjadi Bureaucratic Authoritarian.

Dimasa lalu, birokrasi digunakan sebagai mesin otoritas dan politik. Hal ini terjadi karena sistem sosiokultural dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis sehingga menempatkan birokrasi pada peran tersebut. Akibatnya Birokrasi menjadi tidak efektif dan efesien. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi relasi antara negara dan kepentingan warganegara.

Birokrasi sebagai alat kekuasaan terjebak pada pengambilan keputusan secara ekslusif yang dilakukan oleh aparat negara. Biasanya keputusan tersebut hanya mengguntungkan segelintir orang atau kelompok. Terutama yang memiliki akses politik dan ekonomi.

Model seperti ini, kemudian melahirkan hubungan antara aparat negara dengan pelaku bisnis dan politisi berada dalam hubungan patron klien yang personal. Dan hal itu berarti bekerjanya mekanisme eksklusif politik dan ekonomi. Muaranya adalah hilangnya partisipasi, keadilan dan ruang publik untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Jika sudah demikian, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tidak ada. Alhasil, korupsi terjadi secara besar-besaran di berbagai sektor.

Komitmen Pemerintahan SBY-Kalla untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama, kiranya perlu mendapat acungan jempol dan apresiasi positif. Langkah ke arah itu telah dimulai. Misalnya pembentukan Satgas Pemberantasan Korupsi yang dikomandoi oleh Jampidsus Hendarman.

Walaupun satgas ini belum memperlihatkan hasil kerja yang maksimal, tetapi satgas ini telah membangkitkan harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi pemberantasan korupsi juga dilakukan oleh KPK yang semakin hari peformance dan kinerjanya makin dipercaya.

Dalam beberapa kesempatan SBY maupun Jaksa Agung sering mengungkapkan betapa sulitnya memberantas korupsi yang sudah mengakar dalam tubuh pemerintahan. Kita juga memaklumi hal ini, karena memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tentu saja para koruptor atau kelompok yang selama ini menikmati sistem yang korup akan melakukan resistensi.

Jika melihat "kekuatan" para koruptor ini sudah barang tentu kita harus melihat seperti apa sistem dan budaya birokrasi kita. Karena bagaimanapun juga kita harus jujur melihat bahwa korupsi terjadi tidak berdiri sendiri pada satu kaki saja, tetapi korupsi terjadi karena adanya persekongkolan jahat yang dilakukan oleh politisi, pebisnis, partai politik, tentara dan birokrasi.

Idealnya, birokrasi adalah sebuah institusi netral. Kewenangan-kewenangan yang melekat padanya bisa digunakan untuk maksud baik atau buruk Dalam prakteknya, penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan birokrasi selalu ada. Dan korupsi adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan birokrasi.

Tindakan korupsi dari para birokrat pada tingkat awal merupakan gambaran tentang ketiadaan integritas mereka sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Pada tingkat kedua ia merupakan pelecehan terhadap etika dan hukum yang berlaku. Akibat paling ringan dari korupsi adalah terganggunya proses administrasi dan yang paling berat adalah bubarnya negara.

Terjadinya korupsi yang luas dalam lingkungan pemerintahan bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Paling tidak, keadaan itu mengimplikasikan tidak sehatnya administrasi pemerintahan, lemahnya pengawasan politik terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemeribntahan, tidak efektifnya penegakan hukum, tiadanya integritas aparatur dan rendahnya moralitas mereka.

Korupsi di kalangan birokrat tentu akan menghancurkan wibawa pemerintah dari dalam dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dalam situasi dimana kepercayaan rakyat sudah tidak ada lagi, maka efektivitas pemerintahan pun akan goyah, kalaulah tidak hancur. Oleh karena itu, pembenahan birokrasi harus menjadi pilihan untuk mengurangi dan memberantas korupsi. Artinya, betapapun sulitnya, pemerintah harus mengambil langkah ini demi kelangsungan hidup pemerintahan dan keselamatan negara.

Pembenahan birokrasi bisa dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, melakukan evaluasi secara jujur terhadap efektifitas dan efesiensi birokrasi selama ini. Langkah ini berkaitan erat dengan jumlah personil (birokrat), wilayah kerja, sektor pelayanan yang ditangani serta output yang dihasilkan selama ini.

Hasil evaluasi ini bisa dijadikan acuan menyusun sistem manajemen birokrasi. Langkah evaluasi ini harus melibatkan tim indenpenden yang memiliki kapasitas dan keahlian serta profesional dalam melakukan evaluasi.

Tim ini dalam melaksanakan tugas akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN). Keanggotaannya bisa saja wakil pemerintah dan civil society. Tetapi yang terpenting adalah mereka melakukan evaluasi secara netral dan jujur tidak terpengaruh oleh kelompok kepentingan apapun di luar kepentingan pembenahan birokrasi.

Kedua, menyusun formulasi sistem manajemen birokrasi. Harus disadari bahwa birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani. Artinya birokrasi yang lahir karena kebutuhan masyarakat (rational bereaucratic) ini ditekankan bahwa masyarakatlah yang menentukan bukan hanya keberadaan dari birokrasi itu sendiri, namun juga termasuk corak birokrasi yang dikehendaki. Dengan demikian, dalam menyusun sistem manajemen birokrasi perlu keterlibatan publik secara luas.

Keikutsertaan publik secara luas ini diharapkan akan memudahkan menyusun apa saja yang penting dan utama dalam memberikan pelayanan. Tentu, partisipasi harus berbanding lurus dengan efektifitas karena pemerintahan harus terus bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam membangun sistem manajemen birokrasi ini harus selalu berorientasi pada penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan akan mendorong berfungsinya peran dan kinerja yang baik dari birokrasi. Penguatan yang dimaksud meliputi struktur dan mekanisme kerja yang efektif dengan dukungan sumber daya yang memadai termasuk sarana dan prasarana.

Ketiga, mengefektifkan sumber daya manusia (birokrat). Langkah ini akan berkaitan erat dengan: (1) Optimalisasi jejaring kerja, birokrasi memiliki skala kerja yang sangat luas karena menyangkut pelayanan secara nasional. Untuk itu perlu melakukan evaluasi terhadap kantor-kantor perwakilan didaerah serta membangun model komunikasi dan koordinasi yang memudahkan melakukan kontrol dan deteksi terhadap penyimpangan;

(2) Pemanfaatan personil terbaik dan multidisiplin. Pada tingkat operasional, kinerja birokrasi harus didukung oleh profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini diperlukan mengingat tugas birokrasi menyangkut berbagai hal yang cukup kompleks.

(3) Menerapkan merit based system, birokrasi sebagai organisasi tentulah harus mencapai hasil yang terbaik. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi bisa menerapkan reward and punisment system sesuai dengan tugas, keahlian, profesionalisme masing-masing personil. Selain itu tentu saja kejelasan jenjang karier perlu mendapat perhatian, sehingga dapat memacu dan memberikan rasa aman bagi semua personil.

(4) Membangun budaya kerja yang kondusif, birokrasi yang memiliki peran besar dan strategis harus sejak awal membangun budaya yang kondusif. Budaya kerja yang dimaksud meliputi: semangat kerja yang tinggi, disiplin, kejujuran, kompetensi, kompetisi yang sehat dan seterusnya. Yang terpenting dalam membangun budaya kerja yang kondusif adalah mengefektifkan kepemimpinan dengan mengutamakan keteladanan.

Keempat, proses rekrutmen yang transparan. Proses rekrutmen harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan adanya birokrasi. Sistem rekrutmen harus memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk ikut terlibat untuk mengisi kekosongan di birokrasi. Ada beberapa prinsip yang mestinya menjadi prinsip dalam rekrutmen calon birokrat yaitu:

(1) Transparan, yaitu kriteria dan proses seleksi yang jelas dan terbuka. Transparan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah mengenai metode dan teknik, kriteria, proses pengambilan data calon, proses analisa dan integrasinya dari alat ukur yang digunakan.

(2) Akuntabel, yaitu menggunakan metode dan teknik seleksi yang bias dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di sini bisa dilihat dari pemilihan alat ukur yang dapat secara tepat mengukur atau memberikan data sesuai dengan criteria atau kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu proses pencatatan dan pengolahan data calon harus bisa meminimalisir subjektivitas.

(3) Adil, yaitu semua calon melewati proses yang sama. Rasa keadilan dalam proses seleksi memiliki korelasi yang sangat tinggi terhadap terjamin dan terjaganya harga diri dan rasa aman si calon.

Dengan melakukan pembenahan pada birokrasi ini, diharapkan akan semakin menaikkan citra pemerintah di mata publik. Karena pembenahan ini akan memberikan impact pada kinerja dan efesiensi serta birokrasi yang profesional. Tentu ini bisa mengurangi kecurangan (korupsi) dalam pemerintahan. Selain itu, pembenahan ini merupakan investasi politik bagi SBY untuk masa yang akan datang.

)* Mahmuddin Muslim peneliti masalah transparansi pengelolaan dana publik, putra Pariaman, berdomisili di Bintaro, Banten, kini juga Caleg DPRD Sumbar dari PDI-Perjuangan Daerah Pemilihan Sumatera Barat IV.

Zaman Kalabendu

Sebuah SMS mampir di HP ku, malam itu belum terlalu larut, namun SMS itu membuat suasana hati jadi berkecamuk tak menentu. Seorang teman lama (nggak lama-lama amat sih), sekitar 2002 tak bertemu, sang pengirim SMS, menanyakan perihal yang berkaitan dengan berita yang beliau baca disalah satu milist. Berita tersebut berkaitan dengan pemberitaan yang dirilis oleh www.detik.com, berkaitan dengan kasus korupsi di DEPKUMHAM. Jujur saja, saya sudah tidak terlalu mengikuti kasus ini semenjak menterinya (Hamid Awaluddin) diganti dengan Andi Mattalata.

Kasus Korupsi di Depkumham, memang sempat mencuat seiring dengan isu resufle kabinet yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden SBY. Mulai dari dugaan korupsi pengadaan sistem sidik jari automatis dan pencairan uang Tommy Soeharto via rekening Depkumham. Kasus pengadaan sidik jari otomtis, diduga melibatkan beberapa pejabat dilingkungan Depkumham, mulai dari setingkat direktur sampai pada tingkat DIRJEN. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM (Yusril Ihza Mahendra) pun, diduga juga menikmati uang haram korupsi tersebut. Kasus ini terus bergulir, pemriksaan berbagai pihak telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Tersangkapun telah ditetapkan, misalnya Zulkarnain yunus (Dirjen Administrasi hukum umum) dan telah diputus bersalah oleh pengadilan pada semua tingkatan (pada tingkat kasasi menjadi 4 tahun).

Setelah kasus ini diputus, saya tidak pernah lagi memperhatikan kasus ini, walaupun setiap hari membaca pemberitaan di media massa, tetapi saya melewati saja berita yang berkaitan dengan kasus ini. Ketika menerima SMS dari rekan tadi, saya langsung mencari koran yang telah saya baca tadi pagi, di bantu oleh istri tercinta, akhirnya saya dapati berita yang berkaitan dengan SMS teman tersebut disalah satu halaman harian KOMPAS (kebetulan di rumah saya langganan harian ini). Perlahan saya baca dengan sangat hati-hati berita tersebut. Kemudian saya ikuti beritanya di TV, ternyata benar apa yang isi SMS teman saya, bahwa Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH. LLM, ditahan dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, dan beliau belum di tahan karena masih berada di luar negeri menghadiri konvensi Antikorupsi di Korea Selatan.

Kaget dan tidak percaya, memenuhi ruang hati dan pikiran saya, karena saya mengenal Prof. Romli sebagai salah satu "pejuang" antikorupsi. Saya mengenal beliau ketika perumusan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Ketika itu beliau sangat gigih memperjuangkan Undang-undang ini agar disetujui oleh DPR. Kemudian, dalam perumusan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berikut dengan perubahannya undang-undang nomor 20, Prof Romli juga terlibat aktif sebagai perumus.

Dalam beberapa kesempatan diskusi, beliau sangat benci dan marah dengan prilaku korupsi yang telah menggerogoti sekujur republik ini. Berbagai ide dan pikiran-pikiran cerdas beliau sampaikan agar Republik ini terbebas dari korupsi. Bahkan ketika rencana pembentukan KPK, beliau yang memimpin study banding komisi pemberantasan korupsi di negara lain, misalnya Hongkong dan Malaysia. Konsistensi dalam melawan korupsi melalui sistem hukum terus beliau lakukan. Sehingga tak heran, ketika pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Prof. Romli di percaya oleh Presiden Megawati menjadi ketua tim seleksi calon pimpinan KPK. Kerja tim seleksi yang hanya 52 hari (karena amanat Undang-undang KPK mesti terbentuk tahun 2003), Prof. Romli dan tim seleksi (Adnan Buyung, Todung Mulya, Prof. Hakristuti, dll) bekerja secara maksimal sehingga terpilih 5 orang pimpinan KPK (Amin Sunaryadi, Erry Riana Harjapamekas, Taufikurrahman Ruki, Tumpak H., Sirajudin Rosul) melalui seleksi yang cukup ketat (walaupun tidak lepas dari kepentingan politik) karena yang memilih adalah DPR. Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa itu memberikan harapan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan di tangkapnya Gubernur NAD Abdullah Puteh.

Prof. Romli sebagai Kepala BPHN, juga tetap konsisten memberikan support pada KPK dalam memberantas korupsi. Tahun 2004, Prof. Romli dengan beberapa kolega juga membentuk Forum pemberantasan Korupsi Indonesia (yang lebih populer dengan forum 2004). Tak hanya sampai disitu, pada pelbagai kesempatan, Prof. Romli sering memberikan masukan, kritikan dan ide cerdas penanganan kasus korupsi.

Ketika melihat di TV, beliau dijadikan tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung, ada perasaan miris di hati saya. "apakah benar orang yang selama ini saya kenal, seorang koruptor?". Saya bertanya pada banyak orang yang kenal beliau, semua juga bingung..ada apa ini?.

Jika benar beliau seorang koruptor, maka saya seolah-olah telah terjaga dari mimpi dan hidup di planet yang ada diluar galaxi bima sakti. Karena di bumi ini sudah tidak ada lagi perbedaan antara koruptor dengan pejuang yang melawan korupsi. Pakaian yang digunakan sangat mirip, bahkan persis sama. Saya jadi ingat pada keponakan saya beberapa tahun lalu, ketika Presiden Soeharto memberikan anugrah Pahlawan pada beberapa orang yang dianggap berjasa bagi negeri ini. Ketika itu, Keponakan saya yang masih duduk di sekolah dasar, bertanya pada saya, "apakah pahlawan itu?" saya jawab " orang yang tulus berjuang untuk kemajuan bangsa ini sehingga bangsa ini lebih sejahtera, bermartabat dan manusiawi. "Apakah Koruptor juga pahlawan?" pernyataannya bagaikan petir disiang bolong. Waktu itu saya hanya terdiam, banyak orang menerima penghargaan, dianggap berjasa, berjuang untuk bangsa, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya dibelakang sorotan publik. YA...akhirnya semua mesti diserahkan pada proses hukum... dan sebagai warga negara yang baik, ini yang dilakukan oleh Prof. Romli terhadap kasus yang menimpanya. Semoga masih ada Peradilan yang bersih di Indonesia....wallahualam...

Politik; Bingung

Beberapa hari ini saya disibukan oleh telpon dari berbagai pihak. Mulai dari teman, saudara sampai yang nggak dikenal kemudian ternyata saudara juga. Awal pembicaraan pastilah berbasa basi, menanyakan kesehatan, keluarga atau kerjaan. Tetapi feeling saya, mengatakan bahwa telpon yang dari mereka ini pasti tidak ada hubungannya dengan pertanyaan basa basi tersebut. Namun, saya tetap menerima dengan mengikuti alur pembicaraan mereka. Agak aneh memang, karena selama ini -walaupun saya sudah kenal lama- beliau-beliau ini tidak pernah telpon atau menanyakan keadaan saya dan keluarga, bahkan sekedar ucapan "selamat idul fitri pun" tidak pernah mampir di HP saya.

Pagi-pagi saya HP saya berdering, kebetulan istri saya yang jawab -saya lagi asyik bermain dengan anak-anakku tercinta- maklum hari libur. Istriku membawakan HP pada saya dan mengatakan ada telpon dari sepupu saya. "siapa" ketika saya tanya istriku pun bingung. HP itu saya terima, terdengar diseberang sana suara perempuan, "apa kabar mahmuddin?", sehat-sehata aja kan... lagi sibuk ngggak?, tentu saya agak kaget dengan berondongan pertanyaan tersebut. Langsung saja saya potong pembicaraannya, "maaf ini siapa ya?". Ini aku N***, Siapa? N***, anak C**** , oh... ada apa?.

Saya dengar mahmuddin maju sebagai Caleg dari PDIP untuk Dapil Sumbar, spontan saya jawab "Iya". kemudian, sepupu saya ini curhat tentang tentang peluang pencalonan legislatif untuk daerah pemilihan Sumbar. Saya hanya diam menjadi pendengar yang baik. Setelah cukup lama -kuping sayapun sudah panas- sambil di loadspeaker, saya tanya " ada apa ni?...apa kamu maju juga? tanya saya langsung aja, karena selama menjadi pendengar, pembicaraan beliau tidak jauh dari pencalonan legislatif. Beliau langsung jawab ya....akhirnya...aku tau juga maksudnya call me. Selanjutnya pembicaraan berkisar pada peluang menjadi anggota legislatif, kadang-kadang diselingi curhat tentang partai yang mengusung baik masalah internal maupun masalah eksternal. Aneh juga, kok kejelekan sistem di partainya disampaikan pada saya.. walaupun sepupu, saya kan berbeda partai dan pasti akan memanfaatkan kelemahan partai-partai lain dalam meraup suara pemilih. Akhirnya beliau menyampaikan bahwa jika saya tidak serius maju sebagai Caleg, kiranya bisa membantu beliau dalam pencalonan legislatif. Saya jawab diplomatis saja, pasti akan dibantu apalagi saudara sendiri.

Berselang, ada beberapa teman yang telpon saya. semuanya adalah calon dari berbagai partai, ada yang minta bantu dana (padahal saya juga pas-pasan he he), ada yang minta dikenalin dengan tokoh-tokoh di Sumbar (saya aja nggak kenal juga he he), ada yang minta diundang dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh kelompok tani dan nelayan yang saya dampingi. Bahkan ada yang minta dibantu dalam sosialisasi dan penyusunan strategi kampanye dan program kerja.

Saya jadi bingung, apa modal teman-teman ini maju sebagai calon? apa ini yang dinamakan latah politik??. Bagaimana proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik? sehingga mereka bisa lolos sebagai calon, bahkan dapat nomor urut yang baik (jadi)?. Padahal jika benar-benar siap sebagai politisi tentu semuanya sudah dipikirkan dengan matang. Mulai dari program kerja, strategi pemenangan, basis dukungan dan tentu saja dana kampanye. Tidak perlu lagi bingung dengan berbagai macam konsekuensi sebagai calon legislatif.

Tebar Janji Yuks; Walau Bohong"

Memasuki tahun 2008, kita dihadapkan pada sebuah ritual lima tahunan. Semua ruang publik, mulai dari media massa, jalanan, halte, bahkan tempat ibadah dan sekolahan dipenuhi dengan gambar-gambar atau pesan-pesan partai politik. Wajar saja, karena menjelang pemilu 2009, semua partai kembali mengumbar janji-janji. Mulai dari isu pendidikan, HAM, kesejahteraan petani dan nelayan, mencintai produk Indonesia, kepemimpinan, ekonomi, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Tidak ada satupun isu yang terlewatkan dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu. ya begitulah, ritual lima tahunan yang selalu disuguhkan oleh partai politik pada rakyat dalam merebut hati pemilih dalam setiap pemilu.

Kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik, sejak pemilu 1955, tidak pernah berubah. Cara-cara yang dilakukan cenderung terkesan "kuno dan ngibul". Sampai saat ini belum ada cara-cara kreatif dari partai politik untuk merebut para pemilih. Selalu saja, mengedepankan janji-janji yang cenderung "basi". Padahal kampanye paling baik adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. Melayani kebutuhan masyarakat mestinya dilakukan oleh partai politik. Melayani hal-hal sedernaha tentu tidak terlalu susah untuk dilaksanakan. Misalnya membantu peningkatan kualitas pendidikan untuk orang miskin, pelayanan kesehatan dan pengembangan pertanian. Cara-cara ini mungkin lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga mereka berempati, dengan demikian diharapkan dalam pemilu 2009, mereka akan memilih partai yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Memberikan pelayanan pada masyarakat tentu saja secara langsung juga membangun komunikasi politik dengan pemilih. Komunikasi yang intensif melalui pelayanan tentu saja memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Semua parpol bisa memprediksi perolehan suara mereka dalam pemilu melalui seberapa banyak mereka memberikan pelayanan pada rakyat. Tentu saja, hasil (perolehan suara) tidak serta merta diperoleh jika parpol melakukannya hanya menjelang pemilu. Ini terkesan "kalo ada maunya" parpol baru turun melayani rakyat.

Upaya melayani rakyat, juga berdampak positif pada pengelolaan organisasi partai politik. Komunikasi politik yang terbangun melalui pelayanan yang diberikan pada masyarakat, biasanya ada feed back dari masyarakat. Masukan-masukan dari masyarakat berkaitan langsung dengan dialektika kepartaian, baik dalam menentukan program, calon, dan pengelolaan partai. Jika demikian, maka partai akan semakin dewasa dan solid bersama rakyat. Sehingga, tidak ada lagi plang nama partai yang muncul hanya ketika menjelang pemilu, atau kantor partai hanya ramai menjelang pemilu. Beberapa partai, sebenarnya sudah memulai upaya-upaya memberikan pelayanan pada rakyat, sayangnya masih terkesan karikatif dan belum menyentuh substansi kebutuhan rakyat. Pun demikian, parta-partai yang telah mulai tersebut, memperoleh suara yang sangat signifikan dalam setiap pemilu. Apalagi jika pelayanan tersebut dilakukan dengan terencana dan sistematis.

Jika ditilik dari sisi biayapun, memberikan pelayanan pada masyarakat, biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar, karena biasanya masyarakat kita juga mempunyai kemandirian. Jika pun semua biaya berasal dari partai politik, itupun masih sangat kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Partai politik dalam berkampanye konvensional, misalnya iklan di TV dan Koran, penyebaran spanduk, famlet, stiker dan berbagai media kampanye lainnya. Apalagi dampak iklan dan penggunaan media kampanye tersebut tidak dapat diukur feed back nya pada partai. Selain itu, komunikasi politik yang dilakukan hanya searah, sehingga tidak ada masukan, kritikan dari pemilih langsung, paling banter cuma dibahas di forum-forum diskusi atau opini di media massa yang sangat elitis. Bisa dibayangkan jika komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik hanya dibahas dalam ruang-ruang elit yang diklaim sebagai pendapat masyarakat? makanya tak heran setelah pemilu jumlah orang yang stress (terutama calon) selalu bertambah. Pertanda apakah ini?? wallahualam

Tan Malaka, Pemuda Misterius di Sebelah Bung Karno

Oleh: Febrianti/PadangKini.com

SEORANG pemuda yang mengenakan helm coklat, berjalan di sebelah Sukarno menuju Lapangan Ikada 19 September 1945. Keduanya berjalan bersama rombongan pemuda yang membawa bambu runcing untuk menggelar pertemuan di Lapangan Ikada. Peristiwa itu dikenal sebagai rapat akbar di Lapangan Ikada.

Rapat akbar karena desakan pemuda itu digelar sebagai demonstrasi untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena proklamasi kemerdekaan sendiri sebulan sebelumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena takut diserang Jepang.

Pemuda yang berjalan di sebelah Sukarno itu selama ini tak dikenal, hanya dianggap sebagai pemuda yang mengawal Sukarno. Ternyata pemuda itu adalah Tan Malaka.

Karena saat itu tidak banyak yang menyadari Tan Malaka telah kembali ke Indonesia setelah mengembara di berbagai negara selama 30 tahun.

Harry A.Poeze berhasil mengidentifikasi Tan Malaka yang berjalan di sebelah Sukarno.

"Ini Tan Malaka yang berjalan dengan Sukarno, karena Tan Malaka itu tingginya setelinga Sukarno, dan saya juga mendapatkan salah satu foto Tan Malaka yang mengenakan helm," kata Harry A Poeze sambil menunjuk foto lain Tan Malaka memakai helm coklat yang sedang tertawa.

Dalam foto menuju lapangan Ikada itu juga terlihat Tan Malaka berjalan di belakang Sukarno dan Hatta. Ini menjawab teka-teki selama ini, apakah Tan Malaka hadir dalam rapat itu.

"Ini juga bukti, Tan Malaka berperan besar dalam rapat itu yang meruncingkan perlawanan kepada Jepang," kata Harry.

Menurut Harry A Poeze dalam riwayat hidup Tan Malaka mungkin hanya ada 30 sampai 40 foto, karena gaya hidupnya yang selalu berpindah melintasi beberapa negara dengan banyak nama samaran untuk menghindar kejaran intel dan tentara kolonial.

Harry Poeze mendapatkan foto-foto dari surat kabar lama dan majalah lama, salah satunya foto Tan Malaka muda yang sedang berpose memegang buku dengan potongan rambut di dahi yang belah tengah. Foto itu dibuat saat Tan Malaka baru sampai di Belanda dan foto itu dikirimnya ke kampung halamannya.

Ada juga foto resmi Tan Malaka di sekolah Rijkskweekschool, Belanda dengan pakaian yang sangat necis dan mengenakan topi. Foto ini juga dikirim ke kampung halamannya.

Di Belanda Tan Malaka ikut kesebelasan sepakbola yang kuat, terlihat di foto Tan Malaka bersama teman-teman kesebelasannya. Ia amat mudah dikenali karena kulitnya yang lebih gelap. Selain itu Tan Malaka juga ikut orkestra dan memainkan biola. Dalam foto itu Tan Malaka berada di sudut kanan dan nyaris terpotong.

Ada juga foto Tan Malaka bersama perwakilan partai komunis di berbagai negara, saat ikut kongres partai komunis sedunia pada 1922 di Moskow. Setelah kongres itu, Tan Malaka dikirim partai komunis Rusia ke Asia Tenggara untuk mendirikan partai komunis untuk melawan penjajahan barat.

Setelah itu Tan Malaka selalu diburu polisi rahasia dari Hindia Belanda, Inggris, dan Amerika. Ia harus bersembunyi terus di Muangthai, Hongkong, Filipina, Cina, dengan banyak nama samaran.

Ada foto yang menunjukkan Tan Malaka ditahan polisi di Filipina pada 1927. Waktu itu Filipina dijajah Amerika. Tan Malaka terlihat dikawal polisi Filipina ke ruang pengadilan dan foto Tan Malaka sedang diadili. Foto ini didapat Harry Poeze dari surat kabar lama Filipina, karena itu kualitasnya buruk.

Belakangan Tan Malaka memutuskan hubungan dengan kegiatan komunis dan putus pula hubungan dengan Moskow, Tan Malaka lalu membentuk PARI, Partai Republik Indonesia. Namun karena masih pergi ke sana kemari, Tan Malaka tertangkap polisi Hongkong.

Polisi juga membuat sebuah foto resmi pada 1932 dengan wajah Tan Malaka dan sebuah cermin di sampingnya yang menampakkan raut wajah dari samping. (febrianti)

Syahrul Yondri: Penemu Cabe Kopay

DI ATAS sepetak lahan kecil di tengah ladangnya yang luas pada 2005, Syahrul Yondri, 43 tahun, petani cabe di Kelurahan Koto Panjang, Kenagarian Lampasi, Payakumbuh menanam 150 batang cabe merah keriting.

Biasanya di ladangnya yang luasnya 2 hektare, ia menanam lebih seribu rumpun cabe. Namun panen cabenya baru saja digagalkan virus kuning yang dibawa serangga mirip kupu-kupu yang diberi nama virus kutu kebo.

Seluruh daun cabenya menguning dan tidak sempat berbuah. Bukan cabenya saja yang terkena, tetapi juga cabe-cabe milik petani di Limpasi, hampir semuanya gagal panen.

Apalagi virus kutu kebo tersebut tahan berbagai pestisida yang disemprotkan petani.

Akhirnya Syahrul berinisiatif melakukan penelitian kecil-kecilan mencari cara menyingkirkan virus yang dibawa si kutu kebo. Ia mulai mempersiapkan lahan untuk ditanami cabe untuk sarana penelitiannya. Ia menanam 150 cabe keriting lokal.

"Saat cabe saya diserang, saya amati, hama kutu kebo itu sepertinya tidak tahan panas matahari, kalau cahaya matahari sedang terik, dia berlindung di bawah daun, makanya saya membuat cara agar hama di balik daun itu kena cahaya," katanya.

Yon memulai percobaannya. Di bawah rumpun cabe yang baru tumbuh, ia meletakkan pecahan cermin serta aluminium foil bekas makanan kecil. Ternyata lumayan berhasil. Hama kutu kebo mulai enggan hinggap, selama tiga bulan, lebih separuh cabe bebas dari kutu kebo dan bisa menghasilkan buah.

"Sepanjang hari saya amati pertumbuhannya, banyak juga orang kampung yang mengatakan saya sedang stres, kehilangan akal, karena hampir setiap hari bermenung di depan rumpun cabe," kata Yon.

Melihat ada hasilnya, Yon memutar otak mencari cara mengganti cermin dan aluminium foil bekas bungkus makanan kecil untuk memantulkan cahaya agar lebih praktis. Akhirnya pilihan jatuh ke plastik mulsa perak yang biasa digunakan petani saat bertanam untuk melindungi tanaman dari gulma.

Karena mulsa kurang banyak memantulkan cahaya, Yon mengecat plastik mulsa dengan warna perak, lalu ia menanam cabe lagi, menggunakan pupuk kompos dan menutup bedengan tanah dengan mulsa.

Hama makin jauh berkurang, bahkan cabenya jauh lebih subur. "Ada yang panjangnya 22 cm, lebih panjang dari biasanya yang hanya 17 cm," kata Yon.

Ia lalu memilih bibit cabe yang unggul dan paling panjang, lalu mulai menyemainya kembali.

Ia kembali bertanam cabe dengan menggunakan mulsa, lalu mulai menambah pupuk kompos dua kali lebih banyak dari biasa. Biasanya satu rumpun menggunakan 1 kilogram kompos, kini ia tambahkan menjadi 2 kilogram per batang cabe.

Cabenya subur dan hama kutu kebo tidak ada lagi, begitu juga hama lainnya. Hasilnya cabenya semakin panjang, bahkan ada dua batang cabe yang memiliki buah yang panjangnya hingga 35 cm. Salah satu batang cabe berdahan pendek sehingga buahnya menjuntai ke tanah, dan satunya lagi lebih tinggi dan panjang buah tetap sama.

Yon memilih mengembangkan bibit cabe dari batang yang tinggi, agar buahnya nanti tidak busuk karena menyentuh tanah.

Tiga Kali Percobaan

Akhirnya setelah tiga kali percobaan, Yon kembali menanami ladang cabenya seperti semula. Dari 1 kilogram bibit cabe unggul yang telah dipilihnya, ia mendapatkan bibit 1.200 batang cabe. Lalu Yon mulai bertanam seperti perlakuan pada penelitiannya, diberi kompos 2 kilogram tiap tanaman dan ditutup mulsa.

Hasilnya, tiga bulan kemudian buah cabe yang muncul panjang-panjang, bahkan pada musim panen minggu pertama ada yang panjangnya 40 cm. Rata-rata panjangnya 25 cm hingga 35 cm. Ia menikmati masa panen selama 27 kali panen atau 14 minggu. Sebatang cabe bisa mengasilkan 1,4 kilogram cabe.

Yon jelas lebih beruntung dibandingkan cabe keriting biasa. Dulu ia hanya bisa panen selama 9 minggu atau 17 kali panen dengan hasil 4-7 ons cabe per batang.

"Buah cabe dalam sebatang itu sama, tetapi yang menguntungkan itu kan karena cabenya lebih panjang, jadi lebih berat, 1 kilogram cabe keriting biasa 260 buah sedangkan 1 kg cabe kopay berjumlah 90-110 buah cabe," kata Yon.

Cabenya langsung disambut pasar dengan harga lebih tinggi. Cabe keriting biasa saat itu Rp18 ribu per kilogram, cabe kopay milik Yon dihargai Rp24 ribu per kilogram, semua dibeli untuk pemasaran ke Pekanbaru.

"Mungkin orang mau beli karena bentuknya aneh, ada cabe keriting kok panjang, selain itu cabenya juga lebih tahan terhadap suhu ruang, bisa seminggu tidak busuk, kalau cabe biasa hanya tahan 3 hari," katanya.

Ia saat itu berhasil panen cabe 1,3 ton dan meraup untung Rp40 juta. Uang tersebut digunakannya untuk membeli lahan seluas 1.700 meter untuk tempat mendirikan rumah dan ladang cabenya. Sebelumnya ia menyewa lahan.

Namun kesuksesan Yon masih belum dipercayai petani di kampungnya.

"Banyak yang mengatakan itu hanya kebetulan, bahkan mereka menolak bibit yang saya berikan," kata Yon.

Yon lalu mulai bertanam lagi, kali ini 1.600 batang, namun ia terus memilih bibit dari cabe yang paling unggul. Panen kedua, cabenya tetap panjang-panjang dan ia meraup untung Rp45 juta dari hasil cabe 2,4 ton. Ada yang mulai percaya kepada Yon. Seorang petani minta bibit darinya dan dibimbing Yon saat bertanam. Hasilnya bagus.

"Sejak melihat panen saya berhasil, orang-orang mulai tertarik dan percaya, lalu ramai-ramai menanam cabe dari bibit saya," kata Yon yang juga Ketua Kelompok Tani Tunas Maju di kampungnya.

Yon juga setia menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini dibuatnya sendiri dengan mencampurkan jerami padi, kotoran sapi, dan trikoderma. Untuk 2 hektar lahannya ia membutuhkan 50 ton pupuk kompos.

"Saat ini saya juga menjual bibit bersama kelompok tani, harganya Rp75 ribu per kilogram, bibit ini dipilih dari cabe terbaik dan sejah tahun lalu mulai ditanam petani-petani di Sumatera Barat, kalau cabenya tetap dipasarkan ke Riau," katanya.

Nama cabe kopay diberikan Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zain agar diakui sebagai varietas lokal asli dari Payakumbuh.

Saat ini cabe Kopay telah mendapat sertifikat dari Balai Pemurnian dan Sertifikasi Benih Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian. Oktober 2008, rencananya akan diseminarkan dan akan diluncurkan sebagai varietas baru.

Syahrul saat ini sudah hidup lumayan di kampungnya. Punya lahan yang luas, rumah permanen tipe 150 meter persegi, dan sebuah mobil Suzuki Carry. Pria kelahiran 1965 ini tinggal bersama istrinya, Yulismar, dan anak gadisnya, Siska Sri Indah Mulia.

Kini selain bernama cabe, ia juga menjual bibit cabe. Keseharianya kini disibukkan melayani tamu dari kelompok tani berbagai daerah di Sumatera Barat yang datang hamir setiap hari membeli bibit dan minta diajarkan bertanam cabe kopay.

"Ini juga ditangani kelompok tani kami, karena menyita waktu, kini kami kenai bayaran Rp350 ribu per hari untuk satu kelompok tani, karena sekarang waktu saya habis untuk itu, tidak sempat lagi mengurus cabe sehingga saya harus punya anak buah untuk membantui mengurus cabe," katanya.

Syahrul berharap petani lain bisa merasakan bagaimanan senangnya jadi petani.

"Sebab selama ini penilaian orang derajat petani terlalu rendah, dengan kopay, ekonomi naik, sehingga petani disegani orang, agar orang tidak berpacu lagi menjadi pegawai negeri, petani juga bisa hidup senang seperti orang lain," katanya.

Yon mulai menjadi petani sejak tahun 2000. Tamatan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada1985, ia sempat menjadi guru SD sebentar, karena pendapatan kecil, ia banting stir menjadi montir elektronik pada 1990.

Setelah banyak muncul bengkel elektronik lain, ia banting stir menjadi tukang bangunan hingga mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit Adnan Payakumbuh. Namun ia tak memperoleh keuntungan, akhirnya pada 2000 kariernya berakhir di lahan pertanian.

Lahan itulah yang mengantarnya menjadi penemu cabe besar, Cabe Kopay, cabe asli dari Kota Payakumbuh. (Febrianti/PadangKini.com)