Republik Sembrono

Republik ini semakin hari-semakin membingungkan, banyak hal-hal aneh dan tidak masuk akal yang terjadi di Republik tercinta ini. persoalan seakan-akan enggan menjauh dari sekujur tubuh Indonesia. Belum lagi persoalan kemiskinan dan pengangguran teratasi, pemerintahnya malah menerbitkan kebijakan yang malah mendorong semakin banyaknya orang miskin dan pengangguran. SBY-JK nekad dan tanpa reserve menetapkan kenaikan harga BBM. Harga BBM di Pasar dunia dijadikan alasan demi menyelamatkan APBN. Kenaikan harga BBM ini tentu akan memberikan dampak pada kenaikan harga-harga produk lainnya. lihat saja, sopir ankot berbondong-bondong meminta kenaikan tarif, pedagang kebutuhan pokok juga menaikkan harga, harga kertas, pakaian dan produk lainnya, perlahan mulai merangkak naik. Padahal pemerintah sudah menjamin kenaikkan harga BBM tidak akan berimbas pada kenaikkan harga barang lainnya. Argumentasi yang sembrono dan tidak masuk akal, karena anak kecil juga tahu kenaikkan harga BBM tersebut sudah pasti berpengaruh pada harga barang lainnya. Itu kan teori ekonomi yang sangat simple tuan SBY-JK. Apalah artinya BLT yang disalurkan??? jika BLT tersebut dislalurkan pada saat BBM tidak naik pun, maka BLT tersebut juga tidak akan mampu menyelamatkan orang miskin, apalagi menaikkan daya beli orang miskin. Jika mau mengamankan 'perut' orang miskin, maka kembalikan saja fungsi BULOG. Sehingga sembilan kebutuhan pokok harganya bisa dikontrol. Takut dengan IMF ya Tuan SBY-JK??

Agar Mahasiswa tidak berdemontrasi menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, mereka memberikan subsidi kepada mahasiswa (BKM). Padahal masalah utama mahalnya uang kuliah adalah ketika universitas negeri dijadikan Badan Hukum Pendidikan. Kalo mau menolong rakyat agar bisa mengenyam pendidikan tinggi, maka kembalikan saja status perguruan tinggi pada posisi semula, artinya cabut Badan Hukum pendidikan. Gitu aja kok repot!!!!

Ada yang lucu juga beberapa minggu terakhir, hampir disetiap pelosok negeri mahasiswa demo menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Dengan berbagai keunikan dan kekhasan aksi mahasiswa, tetapi tetap merupakan aksi damai. Anehnya aksi tanpa anarkis dan kekerasan tersebut diserbu oleh Polisi, maka berantakanlah Kampus UNAS. Beberapa mahasiswa ditangkap, baik anak UNAS, UKI, Mercu Buana, Moestopo da mungkin juga dari kampus-kampus di daerah. Tuduhannya biasalah.... mengganggu ketertiban umum, menghina simbol-simbol negara, trus...di dramatisir dengan penemuan narkoba...klasik banget ya. Padahal dulu waktu 98' tuduhan-tuduhan ini juga dilontarkan oleh aparat. Artinya aparat nggak kreatif dalam main isu he he, makanya belajar dunk.... Tanggal 1 Juni 2008, di Monas kelompok berjubah yang menamakan diri Front Pembela Islam 'menyerang' kelompok masyarakat yang sedang memperingati kelahiran Pancasila, lengkap dengan senjata dan pentungan mereka membubarkan aksi tersebut dengan kekerasan. Korban pun berjatuhan, tapi apa yang terjadi??? polisi kok malah diam dan tidak melakukan apa-apa... ironis ya...

Apa kita akan biarkan saja kesembronoan ini terus berjalan tanpa ada yang bisa menghentikannya? Wahai kaum muda, mari kita bersatu... LAWAN....

Kutulis Kemiskinan

Hari ini kutulis tentang kemiskinan
Kaum tertindas dan dhuafa
Kemelaratan dan kesengsaraan
Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Kata demi kata kugores dengan tinta air mata
Bercerita tentang bau keringat kaum kuli
Tentang gedung dan seragam sekolah yang tak terjangkau
Tentang bumbu dapur yang tak terbeli

Kutulis jutaan penganggur dipintu kubur
Tentang petani yang mati dilumbung padi
Tentang balita tanpa air susu
Tentang pedagang asongan yang diburu

Hari ini kulihat berjuta orang miskin
Berbaris, bersusun menuju kematian
Kulihat, seorang anak mati dipangkuan bapaknya
Berlari....karena tak ada uang untuk tanah kuburan

Hari ini kulihat, negeri tetesan sorga bagai neraka
Seorang ibu menanggis tak bersuara
Anak kecil mengusap mata tanpa air mata
Para Nelayan diam memandang laut
Petani menatap sawah diracuni pupuk kimia
Tukang becak dengan handuk kecil menyeka keringat

Hari ini kudengar, senandung pilu pengantar tidur sibuyung
Tongkat dan kayu jadi pentungan lapak-lapak dipinggir jalan
Polisi menghamili anak perempuan pak haji
Wow…koruptor bebas di pengadilan
Ada tentara menjadi anjing penjaga pemodal
Masya Allah, hakim, polisi dan Jaksa disuap

Hari ini aku berhenti menulis kemiskinan
Aku terdiam….tulangku rapuh
Kemiskinan…kemelaratan…kesengsaraan
Ketidakmampuan….ketidakberdayaan
Aku muak menulis semua itu….
Tinta air mata darah ku tlah habis

Jakarta, 2008

Berantas Korupsi; benahi Birokrasi

Mendengar kata Birokrasi maka istilah ini akan selalu diidentikkan dengan ketidak efesienan. Lumrah saja, karena selama ini birokrasi di Indonesia merupakan alat kekuasaan (Bureaucratic Polity) bahkan sudah menjadi Bureaucratic Authoritarian. Dimasa lalu, birokrasi digunakan sebagai mesin otoritas dan mesin politik. Hal ini terjadi karena sistem sosio kultural dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis sehingga menempatkan birokrasi pada peran tersebut. Akibatnya Birokrasi menjadi tidak efektif dan efesien. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi relasi antara negara dan kepentingan warga negara.

Birokrasi sebagai alat kekuasaan terjebak pada pengambilan keputusan secara ekslusif yang dilakukan oleh aparat negara. Biasanya keputusan tersebut hanya mengguntungkan segelintir orang atau kelompok. Terutama yang memiliki akses politik dan ekonomi. Model seperti ini, kemudian melahirkan hubungan antara aparat negara dengan pelaku bisnis dan politisi berada dalam hubungan patron klien yang personal. Dan hal itu berarti bekerjanya mekanisme eksklusif politik dan ekonomi. Muaranya adalah hilangnya partisipasi, keadilan dan ruang publik untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Jika sudah demikian, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tidak ada. Alhasil, korupsi terjadi secara besar-besaran diberbagai sektor.

Komitmen Pemerintahan SBY-Kalla untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama, kiranya perlu mendapat acungan jempol dan apresiasi positif. Langkah kearah itu telah dimulai. Misalnya pembentukan Satgas Pemberantasan korupsi yang dikomandoi oleh Jampidsus Hendarman. Walaupun satgas ini belum memperlihatkan hasil kerja yang maksimal, tetapi satgas ini telah membangkitkan harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi pemberantasan korupsi juga dilakukan oleh KPK yang semakin hari peformance dan kinerjanya makin dipercaya.

Dalam beberapa kesempatan SBY maupun Jaksa Agung sering mengungkapkan betapa sulitnya memberantas korupsi yang sudah mengakar dalam tubuh pemerintahan. Kita juga memaklumi hal ini, karena memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tentu saja para koruptor atau kelompok yang selama ini menikmati sistem yang korup akan melakukan resistensi. Jika melihat “kekuatan“ para koruptor ini sudah barang tentu kita harus melihat seperti apa sistem dan budaya birokrasi kita. Karena bagaimanapun juga kita harus jujur melihat bahwa korupsi terjadi tidak berdiri sendiri pada satu kaki saja, tetapi korupsi terjadi karena adanya persekongkolan jahat yang dilakukan oleh politisi, pebisnis, partai politik, Tentara dan birokrasi.

Idealnya, Birokrasi adalah sebuah institusi netral. Kewenangan-kewenangan yang melekat padanya bisa digunakan untuk maksud baik atau buruk Dalam prakteknya, penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan birokrasi selalu ada. Dan korupsi adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan birokrasi. Tindakan korupsi dari para birokrat pada tingkat awal merupakan gambaran tentang ketiadaan integritas mereka sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Pada tingkat kedua ia merupakan pelecehan terhadap etika dan hukum yang berlaku. Akibat paling ringan dari korupsi adalah terganggunya proses administrasi dan yang paling berat adalah bubarnya negara. Terjadinya korupsi yang luas dalam lingkungan pemerintahan bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Paling tidak, keadaan itu mengimplikasikan tidak sehatnya administrasi pemerintahan, lemahnya pengawasan politik terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemeribntahan, tidak efektifnya penegakan hukum, tiadanya integritas aparatur dan rendahnya moralitas mereka.

Korupsi dikalangan birokrat tentu akan menghancurkan wibawa pemerintah dari dalam dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dalam situasi dimana kepercayaan rakyat sudah tidak ada lagi, maka efektivitas pemerintahan pun akan goyah, kalaulah tidak hancur. Oleh karena itu, pembenahan birokrasi harus menjadi pilihan untuk mengurangi dan memberantas korupsi. Artinya betapapun sulitnya, pemerintah harus mengambil langkah ini demi kelangsungan hidup pemerintahan dan keselamatan negara.

Pembenahan Birokrasi bisa dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, melakukan evaluasi secara jujur terhadap efektifitas dan efesiensi birokrasi selama ini. Langkah ini berkaitan erat dengan jumlah personil (birokrat), wilayah kerja, sektor pelayanan yang ditangani serta output yang dihasilkan selama ini. Hasil evaluasi ini bisa dijadikan acuan menyusun sistem manajemen birokrasi. Langkah evaluasi ini harus melibatkan tim indenpenden yang memiliki kapasitas dan keahlian serta profesional dalam melakukan evaluasi. Tim ini dalam melaksanakan tugas akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN). Keanggotaannya bisa saja wakil pemerintah dan civil society. Tetapi yang terpenting adalah mereka melakukan evaluasi secara netral dan jujur tidak terpengaruh oleh kelompok kepentingan apapun diluar kepentingan pembenahan birokrasi. Kedua, menyusun formulasi sistem manajemen birokrasi. Harus disadari bahwa Birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani. Artinya birokrasi yang lahir karena kebutuhan masyarakat (rational bereaucratic) ini ditekankan bahwa masyarakatlah yang menentukan bukan hanya keberadaan dari birokrasi itu sendiri namun juga termasuk corak birokrasi yang dikehendaki. Dengan demikian, dalam menyusun sistem manajemen Birokrasi perlu keterlibatan publik secara luas. Keikutsertaan publik secara luas ini diharapkan akan memudahkan menyusun apa saja yang penting dan utama dalam memberikan pelayanan. Tentu, partisipasi harus berbanding lurus dengan efektifitas karena pemerintahan harus terus bekerja dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Dalam membangun sistem manajemen Birokrasi ini harus selalu berorientasi pada penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan akan mendorong berfungsinya peran dan kinerja yang baik dari birokrasi. Penguatan yang dimaksud meliputi struktur dan mekanisme kerja yang efektif dengan dukungan sumber daya yang memadai termasuk sarana dan prasarana. Ketiga, mengefektifkan Sumber daya Manusia (birokrat). Langkah ini akan berkaitan erat dengan: 1) optimalisasi jejaring kerja, birokrasi memiliki skala kerja yang sangat luas karena menyangkut pelayanan secara nasional. Untuk itu perlu melakukan evaluasi terhadap kantor-kantor perwakilan didaerah serta membangun model komunikasi dan koordinasi yang memudahkan melakukan kontrol dan deteksi terhadap penyimpangan. 2) pemanfaatan personil terbaik dan multidisiplin. Pada tingkat operasional, kinerja Birokrasi harus didukung oleh profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini diperlukan mengingat tugas birokrasi menyangkut berbagai hal yang cukup kompleks. 3). Menerapkan merit based system, birokrasi sebagai organisasi tentulah harus mencapai hasil yang terbaik. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi bisa menerapkan reward and punisment system sesuai dengan tugas, keahlian, profesionalisme masing-masing personil. Selain itu tentu saja kejelasan jenjang karier perlu mendapat perhatian, sehingga dapat memacu dan memberikan rasa aman bagi semua personil. 4) membangun budaya kerja yang kondusif, Birokrasi yang memiliki peran besar dan strategis harus sejak awal membangun budaya yang kondusif. Budaya kerja yang dimaksud meliputi: semangat kerja yang tinggi, disiplin, kejujuran, kompetensi, kompetisi yang sehat dan sterusnya. Yang terpenting dalam membangun budaya kerja yang kondusif adalah mengefektifkan kepemimpinan dengan mengutamakan keteladanan. Keempat, proses rekrutmen yang transparan. Proses rekrutmen harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan adanya birokrasi. Sistem rekrutmen harus memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk ikut terlibat untuk mengisi kekosongan di birokrasi. Ada beberapa prinsip yang mestinya menjadi prinsip dalam rekrutmen calon birokrat yaitu: 1) Transparan, yaitu kriteria dan proses seleksi yang jelas dan terbuka. Transparan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah mengenai metode dan teknik, kriteria, proses pengambilan data calon, proses analisa dan integrasinya dari alat ukur yang digunakan. 2) Akuntabel, yaitu menggunakan metode dan teknik seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas disini bisa dilihat dari pemilihan alat ukur yang dapat secara tepat mengukur/memberikan data sesuai dengan kriteria/kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu proses pencatatan dan pengolahan data calon harus bisa meminimalisir subjektivitas. 3) Adil, yaitu semua calon melewati proses yang sama. Rasa keadilan dalam proses seleksi memiliki korelasi yang sangat tinggi terhadap terjamin dan terjaganya harga diri dan rasa aman si calon.

Dengan melakukan pembenahan pada birokrasi ini, diharapkan akan semakin menaikkan citra pemerintah di mata publik. Karena pembenahan ini akan memberikan impact pada kinerja dan efesiensi serta birokrasi yang professional. Tentu ini bisa mengurangi kecurangan (Korupsi) dalam pemerintahan. Selain itu, pembenahan ini merupakan investasi politik bagi SBY untuk masa yang akan datang.

Penulis adalah peneliti masalah transparansi pengelolaan Dana Publik, Berdomisili di Bintaro, Banten

Sudahlah Tuan

Pertiwi kembali dilukai
Republik ini semakin gerah
Debu menyelimuti setiap ranting pohon hati kita
Wow…ada kyai berkotbah tentang kesabaran

Bersabar dengan kemalaratan
Bersenggama dengan kebodohan dan kegilaan
Ini keadilan, seru sang Jurubicara
Gila...gila..sungguh ini keterlaluan

Ini demokrasi Bung!!
Rakyat miskin harus dibela, kata sang Profesor
Kita krisis BBM, teriak sang Presiden
Berhematlah.....Kita defisit anggaran

Ini krisis mu wahai tuan pemodal
Sungguh kami tidak terlibat dengan krisis nan tercipta
Bukankah kau tlah membabat hasil hutan kami?
Bukankah kau tlah merusak terumbu karang kami?

Kau tlah minum minyak kami untuk industrimu
Sementara bayi-bayi kami minum limbah kimiamu
Kau katakan ini globalisasi dan demokrasi
Sementara kami berebut roti basi

Kau tlah rampas lumbung uang kami
Sementara dengan air mata darah kami menghitung rupiah
Kau sebut kami negeri maling
Sementara kami kau paksa untuk berutang

Kau sebut semua ini inefesiensi
Agar kami jual air dan tanah kami padamu
Kau datang dengan topeng kebebasan
Agar kau bisa penjara kami dengan harga gilamu

Wahai tuan! Sungguh busuk aroma teorimu
Kami tidak butuh demokrasi dan globalisasi mu
Kami tak butuh efesiensi dan privatisasimu
Kami tak butuh rasa kemanusiaan yang gila

Wahai tuan, kami tak butuh bahan kimia mu
Bawa pergi mesin teknologimu
Buang jauh-jauh nuklir dan mesin perang mu
Kuburlah bersama mayat-mayat kapitalismu

Wahai tuan, dengan pacul dan arit kami bisa panen
Dengan tai dan debu kami bisa menyuburkan tongkat kayu
Kami punya sapi dan domba untuk diperas susunya
Jaring dan dayung kami masih kokoh mengarungi samudera

Wahai Tuan, kami tidak pernah merusak tanah dan anakmu
Kami tidak pernah menjerat bangsamu dengan hutang
Kami tidak pernah memaksa menjual bank dan pabrikmu
Kami tidak pernah merampas roti dan keju mu

Wahai tuan, berhentilah...
Jangan teruskan kegilaanmu pada kami
Kami biasa santun dan lemah lembut
Tapi juga biasa dengan darah dan kekerasan

Jakarta, 2008

Subsidi edan

Uang ini untuk mu wahai kaum miskin
Dengannya kau bisa sejahtera
Tukarlah baju dan celanamu nan usang
Gantilah gaple mu dengan beras

Ups..hemat, jangan boros
Uang itu hidupmu berbulan-bulan
Bijaksanalah ditengah harga selangit
Karena kami peduli dengan mu wahai kaum disayang Allah

Jangan cemas BBM naik
Jangan takut barang-barang mahal
Karena kami berbaik hati memberimu subsidi
Kami dipihakmu wahai kaum terlunta-lunta

Jangan protes dan kecewa
Karena harga dunia melambung
Bersabarlah dengan air mata
Tidurlah diatas sajadah kusam mu

############################

Mener dan mister tetaplah berusaha
Jangan takut rupiah jeblok
Kami akan melelang cadangan devisa
Dolar di bank sentral akan kami obral

Jangan takut berinvestasi
Tentara kami siap menjadi anjing penjaga assetmu
Peluru prajurit kami untuk rakyat pengacau
Agar mener dan mister aman dari perusuh

Jangan takut dengan demontrasi mister
Mahasiswa kami tak berani karena uang kuliah mahal
Jika kau curi uang di bank mu, jangan kabur
Kami akan berikan dana rekapitulasi

Kami akan terbitkan dana obligasi
Jangan gundah mister, ada tax holiday
Kami jamin kebobrokan mener tidak dipentung
Karena mener dan mister adalah pembangunan

Jangan takut kesenjangan ini
Kaum miskin sudah terlelap dengan subsidi
Mener dan mister silahkan menikmati fasilitas kami
Kita mulai pesta keserakahan ini.

Jakarta, 2008

Bermunajat; jangan berharap

Istriku, BBM naik lagi
Lihatlah, di jalanan mahasiswa berdemontrasi
Lawan..lawan…tidak adil…
Perlahan hilang bersama suara bajaj

Ini kebijakan yang tepat dan adil
Subsidi langsung untuk rakyat miskin

Istriku, BBM naik lagi
Rawatlah kandunganmu dengan doa dan zikir
Karena tahu dan tempe mencuat tinggi
Dihalaman masih ada kangkung, itu baik untuk kandunganmu

Ini untuk mengurangi penyelundupan
Ini Mengurangi beban APBN

Istriku, pergilah kedukun karena dokter mahal
Petik dedaunan, itu baik pengganti obatmu yang hilang
Berhentilah meratap, didapur masih ada garam dan segelas beras
Jangan mengeluh, kita bisa jalan kaki karena bensin motor mahal

Ini berpihak pada rakyat miskin
Demi kesejahteraan bersama

Istriku, jangan memaki dan mengumpat
Ini demi liberalisasi dan globalisasi
Ini demi mener investor pompa bensin
Ini demi IMF, Word Bank sang penolong krisis

Ini mengurangi kemiskinan
Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Istriku, jangan bicara kemelaratan
Karena mereka lebih tahu menciptakan kemelaratan
Dengarkan saja, mereka bicara kesejahteraan dan adilnya kesejahteraan
Simaklah, mereka bicara keadilan dan kepedulian

Kami punya strategi yang jelas
Kami mengerti keadaan rakyat miskin

Istriku, mereka telah tulis ribuan buku tentang kemiskinan
Mereka telah terbitkan jutaan cara melawan kemelaratan
Lihatlah…lihatlah…Disamping istana mereka,
Seorang ibu meratap karena anaknya merengek minta tempe kesukaannya
Istriku, perhatikan diujung jalan sana
Anak-anak tidak sekolah karena tidak ada uang buat beli permen
Di depan warung, ibu-ibu menggerutu karena tidak bisa beli cabe
Lihatlah dengan mata hatimu, pedangang mie tidak lewat hari ini

Semua rakyat akan memahami kenaikan ini
Bantuan akan disalurkan dengan tepat sasaran

Istriku, jalan kakilah kepasar
Abang becak tidak narik hari ini
Jangan naik angkot atau bis
Uang ongkos lebih baik ditabung untuk beli susu anak kita

Istriku, bertahanlah…..
Jangan mengeluh....jangan memaki....jangan mengumpat....
Bersujudlah pada malam hari di atas sajadahmu
Bermunajatlah.....jangan berharap....

Jakarta, 2008

Dilema BBM

Akibat salah dalam menetapkan asumsi harga minyak dalam penyusunan APBN, akhir-akhir ini pemerintahan SBY kelabakan dengan kenaikan harga minyak dipasar dunia. padahal kenaikan harga minyak dipasar dunia, bukanlah hal yangbaru dan tiba-tiba. tetapi tren kenaikan harga tersebut telah terjadi secara gardual dari tahun 1997. Sayangnya, pemerintahan SBY tidak pernah mau jujur dan secara terbuka bahwa "beban" APBN yang semakin berat akibat kenaikan harga minyak dipasar dunia, salah satunya disebabkan oleh "kesombongan dan egoisme" pemerintah dalam menyusun aumsi harga minyak dunia.

Sekarang pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sayangnya alasan kenaikan ini akibat kenaikkan harga minyak dipasar dunia. ironis ya... seolah-olah pemerintahan SBY telah bekerja dengan baik, tetapi karena gejolak harga minyak di pasar dunia, Pemerintahan SBY meminta pengertian dari rakyat.

Padahal, beban APBN yang semakin berat karena subsidi BBM, murni kesalahan pemerintah dalam perencanaan dan penyusunan APBN. saya tidak mau berdebat, pro kontra rencana kenaikkan harga BBM. tetapi kenapa pemerintahan ini tidak mau jujur???? tanya kenapa?
Ketidak jujuran ini kemudian ditambah dengan "mimpi" baru untuk rakyat miskin yaitu bantuan langsung tunai (BLT).

mestinya, jika memang harga BBM harus naik, jika pemerintah merencanakan dengan baik maka:
1. APBN tahun sekarang mestinya lebih fokus pad program-program peningkatan ekonomi rakyat kecil.
2. Secara perlahan fungsi BULOG dikembalikan dalam kerangka mengontrol harga bahan pokok -yang pasti harganya naik- akibat kenaikkan harga BBM. misalnya harga gabah dipasar dunia sekarang lagi tinggi. semestinya pemerintah melalui BULOG membeli harga gabah petani sesuai harga pasaran dunia. kemudian BULOG menjual kepasar lokal dengan harga terjangkau. misalnya harga beras dipasr dunia Rp. 7000/kg, maka pemerintah (BULOG) membeli harga gabah petani 7000/kg, kemudian BULOG menjual beras tersebut ke masyarakat harga Rp. 4000/kg. selisih kerugiannya diambil dari anggaran subsidi BBM. ini mungkin lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil dari pada BLT.